Gedung DPR/MPR RI di Senayan kembali memanas. Rapat Paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun ini diwarnai oleh interupsi dan perdebatan sengit antara fraksi-fraksi pendukung pemerintah dengan fraksi oposisi. Pokok permasalahan utama berpusat pada usulan tambahan anggaran puluhan triliun rupiah yang diajukan oleh pemerintah demi memastikan keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir tahun.
Fraksi koalisi pemerintah berargumen keras bahwa program MBG adalah prioritas nasional yang sifatnya mendesak demi menyelamatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Mereka mengusulkan pemotongan dan efisiensi anggaran kementerian/lembaga lain—khususnya pada pos anggaran belanja barang, rapat-rapat dinas, dan perjalanan dinas luar negeri—untuk direalokasikan ke Badan Gizi Nasional.
Di sisi lain, anggota dewan dari pihak oposisi menolak rencana realokasi tersebut jika harus mengorbankan anggaran strategis di sektor infrastruktur dasar dan subsidi energi. “Kami tidak menolak program pemberian makanan bergizi, namun tata kelola keuangannya harus jelas. Kita tidak boleh memangkas anggaran bantuan langsung tunai (BLT) atau perbaikan jalan desa yang rusak parah hanya demi mengejar target satu program populis. Rasionalisasi anggaran harus didasarkan pada kajian akademis yang matang, bukan sekadar perintah politik,” ungkap salah satu ketua fraksi oposisi di mimbar sidang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Keuangan yang hadir dalam sidang tersebut berupaya meredam tensi dengan menjabarkan postur fiskal terkini. Ia menjamin bahwa defisit APBN akan tetap terjaga di bawah ambang batas aman 3 persen, dan tidak akan ada penambahan utang luar negeri baru khusus untuk program ini. Penerimaan pajak yang melebihi target (tax buoyancy) di kuartal terakhir disebut sebagai bantalan utama yang akan menambal kebutuhan pendanaan MBG tanpa harus mengganggu pos vital lainnya.
*Sumber: Kompas.com*
